Peraturan Kampung

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

                                KECAMATAN PERMATA

                                 KAMPUNG CEDING AYU

                                                                                   

 

 

 

 

 

QANUN KAMPUNG CEDING AYU

NOMOR :  01 TAHUN  2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG (RPJMK)

TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA

KEPALA KAMPUNG CEDING AYU,

Menimbang     :  a.   bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan kampung yang berkesinambungan untuk terwujudnya kemandirian kampung dibutuhkan program yang terencana dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah kampung (RPJMK);

                              b.   bahwa untuk menetapkan perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibuat qanun kampung yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan kampung;

                              c.   bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan Keputusan kepala kampung;

                              d.   bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.

 

Mengingat       :  1.   Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

                              2.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;

                              3.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

                              4.   Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

                              5.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

                              6.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;

                              7.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data profil Desa/Kelurahan;

                              8.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

                              9.   Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Peumakmue Kampung.

 

Memperhatikan :     Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK ) Dengan Pendekatan partisipatif.

 

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERWAKILAN KAMPUNG CEDING AYU

dan

KEPALA KAMPUNG CEDING AYU

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan   :  QANUN KAMPUNG CEDING AYU KECAMATAN PERMATA, KABUPATEN BENER MERIAH tentang rencana pembangunan jangka menengah KAMPUNG (RPJMK) tahun 2014 - 2019

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Qanun KAMPUNG  ini yang dimaksud dengan :

  1. Pemerintahan Kampung adalah Pemerintah Kampung CEDING AYU dan BPK Kampung CEDING AYU.
  2. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan perangkat kampung.
  3. Qanun Kampung adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dan BPK kampung.
  4. Keputusan Kepala Kampung adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan kampung dan kebijakan Kepala Kampung yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan keuangan kampung, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Kampung (SKPK), lintas SKPK, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
  6. Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMK yang memuat rancangan kerangka ekonomi kampung, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan kampung, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
  7. BPK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kampung dalam memberdayakan masyarakat.
  8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. 
  9. Profil Kampung adalah gambaran menyeluruh tentang karakter kampung yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi kampung.

 

 

 

Bab II

 

KEDUDUKAN RPJM KAMPUNG

 

Pasal 2

  1. RPJMK memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pelaksanaan program pembangunan Kampung CEDING AYU untuk 6 (Enam) tahun ke depan;
  2. RPJMK merupakan dokumen rencana induk pembangunan yang dijadikan acuan  semua program yang dilaksanakan di wilayah Kampung CEDING AYU.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) tahun 2014-2019 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah kampung dan BPK dalam pelaksanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Qanun Kampung ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPG) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJMK.

Pasal 5

RKPK sebagaimana dimaksud pada pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah kampung dalam pelaksanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab III

 

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-KAMPUNG

 

Pasal 6

  1. Rancangan RPJMK dapat diajukan oleh pemerintahan kampung;
  2. Dalam menyusun rancangan RPJMK, pemerintahan kampung harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Tim Perencana Pembangunan Kampung;
  3. Rancangan RPJMK yang berasal dari pemerintahan kampung disampaikan oleh Kepala Kampung kepada pemangku kepentingan yaitu BPK, PKK-Kampung, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama,Tokoh Adat,Pemuda dan sebagainya;
  4. Setelah menerima rancangan RPJMK, pemerintahan kampung melaksanakan musrenbang kampung untuk mendengarkan penjelasan Kepala Kampung tentang perencanaan pembangunan kampung;
  5. Jika rancangan RPJMK berasal dari pemerintahan kampung, maka pemerintahan kampung mengundang BPK, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat; 
  6. Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Kampung membahas RPJMK;
  7. Setelah dilakukan musrenbang kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan kampung menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPK dan pemerintah kampung serta Tim Perencana Pembangunan dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPK atas rancangan RPJMK menjadi RPJMK yang dituangkan dalam Qanun Kampung; dan
  8. Setelah mendapat persetujuan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Kampung menetapkan RPJMK, serta memerintahkan sekretaris kampung atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran kampung.

 

 

 

Bab III

 

mekanisme pengambilan keputusan

penetapan RPJMK

Pasal 7

 

  1. Pengambilan keputusan penetapan RPJMK dalakukan dalam forum musyawarah kampung dengan mengedepankan nilai-nilai keadlian dan demokrasi;
  2. Hasil penyusunan dan perumusan RPJMK dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (Musrenbang) diparipurnakan untuk mendapat persetujuan bersama BPK  dan Pemerintah Kampung;
  3. Rapat Paripurna sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di fasilitasi oleh BPK dan Tim Perencanaan Kampung, yang dihadiri oleh seluruh anggota BPK, Pemerintah Kampung dan Tim Perencanaan Kampung,  perwakilan lembagakemasyarakatan kampung serta unsur masyarakat kampung lainnya yang diundang;
  4. RPJMK yang telah disetujui bersama oleh BPK dan Pemerintah Kampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dalam qanun kampung dan Kepala Kampung memerintahkan Sekretaris Kampung atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran kampung.

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJMK ini akan diatur oleh keputusan Kepala Kampung.

Pasal 5

Qanun Kampung tentang RPJMK ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun kampung ini dengan menempatkannya dalam lembaran kampung.

 

DITETAPKAN DI       : KAMPUNG CEDING AYU

PADA TANGGAL    :  06 Januari 2014

 

  KEPALA KAMPUNG CEDING AYU

 

 

 

                ISHAQ ZUHRI

 

 

 

Diundangkan Di : Kampung CEDING AYU

Pada Tanggal     :  10 Januari 2014           

SEKRETARIS KAMPUNG CEDING AYU

                             

                             

                             

                        TARMIZI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1 QANUN KAMPUNG CEDING AYU

 

Nomor            : 01 Tahun 2014

Tanggal          : 02 nopember 2014

Perihal            : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung

                                                                                       Tahun 2014 - 2019

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG

TAHUN 2014 - 2019

KAMPUNG BALE MUSARA

KECAMATAN PERMATA

KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR   06  TAHUN  2018

TENTANG

 

 LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB

3 KAMPUNG BALE MUSARA SEMESTER II TAHUN 2017

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

KECAMATAN PERMATA

            KAMPUNG  BALE MUSARA

 

 

 

 

 

 

TAHUN 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN KAMPUNG BALE MUSARA

NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

 

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2017

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA KAMPUNG BALE MUSARA

 

Menimbang    : a. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung setiap Kampung Dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017.

  1. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 Kepala Kampung Menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).
  2. Bahwa Rancangan Peraturan  Kampung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) sebagaimana dimaksud pada hurup a, telah dibahas dan disepakati bersama Petue Kampung.

 

  1. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a dan hurup b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Kampung Bale Musara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) menjadi Peraturan Kampung Bale Musara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Tahun Anggaran 2015

 

Mengingat     :  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang  Pedoman Pembangunan Desa;
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
  6. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017.
  7. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa setiap Kampung Dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017.
  8. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Kampung Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017
  9. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 Tentang tentang Perubahan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 45 Tahun 2016 tentang standar biaya umum Pemerintahan kampung dalam  Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017
  10. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 26 tentang Perubahan Bubapai No 04 Tahun 2017 Tentang Tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa setiap dalam kabupaten Bener Meriah  Tahun Anggaran 2017

 

 

 

 

 

Dengan Kesepakatan  Bersama

BADAN PERWAKILAN KAMPUNG BALE MUSARA

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan  : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG  TAHUN ANGGARAN 2017

 

 

 

 

 

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

 

  1. Pendapatan Desa                                              Rp.     947,897,978,.
  2. Belanja Desa   

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa     Rp.     155,307,840,.

b. Bidang Pembangunan                                    Rp.     655,453,000,.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan              Rp.       49,830,000,.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                Rp.       88,099,138,.        

e. Bidang Tak Terduga                                       Rp.

     Jumlah Belanja                                                          Rp     947,897,978,.

Surplus/Defisit                                                 Rp.    

                                                                                

 

  1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan                                Rp. 0

     b. Pengeluaran Pembiayaan                               Rp. 0                  ,-

Selisih Pembiayaan ( a – b )                              Rp.  

                                                                       

 

 

 

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

  1. Lampiran I    : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB               Kampung Tahun Anggaran 2017
  2. Lampiran II   : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Kampung.

 

 

 

 

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

 

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini  dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

 

 

Telah di Evaluasi  Bupati/walikota

a.n. Camat .......

ttd

(...............................................)

 

 

 

Ditetapkan di   Bale Musara

Pada tanggal  31 Desember  2017

 

REJA KAMPUNG BALE MUSARA

 

 

 

Z A H R I

 

Facebook Fans Page